Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR) yang digagas untuk memperluas akses pendidikan kepada masyarakat kurang mampu kini menjadi sorotan. Salah satu fokus utama adalah Sekolah Rakyat di Tangerang Selatan, yang mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan programnya.
Sementara sekolah-sekolah lain sudah aktif menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) sejak sebulan lalu, Sekolah Rakyat justru belum memulai proses pembelajaran. Ini membuat kekhawatiran orang tua bermunculan, berpotensi memindahkan anak-anak mereka ke sekolah lain. Salah satu pelajar yang terdaftar di Sekolah Rakyat, Zaka Darmawan, mengungkapkan bahwa sampai sekarang, belum ada informasi mengenai jadwal atau metode belajar dari pihak sekolah.
Kendala Pelaksanaan Sekolah Rakyat
Keterlambatan ini bukan isu sepele. Zaka yang juga mengaku telah bergabung dalam grup WhatsApp Sekolah Rakyat, mengatakan bahwa pembicaraan dalam grup tersebut justru lebih banyak berkaitan dengan penundaan jadwal daripada konten pendidikan. “Kami sudah menunggu, namun informasi yang diterima tidak ada yang membahas pelajaran,” paparnya.
Dengan lebih dari tiga kali penundaan jadwal pembelajaran, situasi ini semakin mengundang tanda tanya. Zaka melanjutkan, “Arahan belajar online juga tidak ada, grup kelas pun tidak terbentuk, jadi saya belum belajar apapun.” Ketidakpastian ini bukan hanya mengganggu proses pendidikan, tetapi juga menambah tekanan psikologis bagi siswa.
Reaksi Orang Tua dan Tindakan Koordinasi
Orang tua Zaka, Netih, turut mengungkapkan keprihatinannya. Ia menyatakan ancaman untuk segera memindahkan anaknya ke sekolah yang lebih stabil jika aktivitas KBM tidak segera dimulai. “Sekolah lain sudah mulai dari sebulan yang lalu. Saya khawatir putra saya akan tertinggal,” ujarnya. Ketidakpuasan ini menggambarkan gambaran lebih luas tentang kesiapan Sekolah Rakyat dalam melaksanakan programnya.
Menanggapi keluhan ini, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Ananda Trianh Salichan, mengungkapkan komitmennya untuk segera menindaklanjuti masalah yang dihadapi orang tua dan siswa. “Kami akan segera mengadakan rapat koordinasi dengan OPD terkait untuk membahas teknis pelaksanaan Sekolah Rakyat dan mencari solusi,” tuturnya. Ini adalah upaya untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan.
Ananda juga meminta agar orang tua siswa tidak terburu-buru memindahkan anak ke sekolah swasta, karena ada jaminan dari pihaknya bahwa progam ini akan segera diperbaiki. “Kami berkomitmen agar kegiatan belajar mengajar dapat segera berjalan tanpa kendala,” tambahnya.
Kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai hak setiap anak menjadi landasan utama dalam pernyataan tersebut. Ananda menekankan, “Pendidikan adalah hak anak yang wajib kita jamin, dan tidak boleh ada gangguan yang membuat mereka kehilangan waktu belajar.”
