Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2025 di Provinsi Banten tengah mengalami sorotan tajam, terutama di kota Serang. Sejumlah orang tua mengisyaratkan ketidakpuasan terhadap mekanisme seleksi yang dinilai kurang transparan, terutama pada jalur domisili.
Hal ini berdampak signifikan, dengan banyak calon peserta didik yang tereliminasi meski lokasi tempat tinggal mereka sangat dekat dengan sekolah tujuan. Salah satu kisah menarik datang dari Amaliah, seorang orang tua di Kecamatan Cipocok, yang merasakan kekecewaan mendalam.
Transparansi dalam Sistem Jalur Domisili
Amaliah mengekspresikan kekecewaannya karena putrinya tidak diterima di SMAN 6 Kota Serang, meski rumah mereka hanya berjarak sekitar 500 meter dari sekolah tersebut. Dia mengaku tidak mendapatkan informasi bahwa nilai akademik juga menjadi salah satu kriteria dalam seleksi jalur domisili. “Saya daftar lewat domisili karena rumah sangat dekat. Tapi ternyata yang diterima malah yang nilainya lebih tinggi. Saya tidak tahu kalau nilai itu jadi penentu. Tidak ada pemberitahuan soal itu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan. Diarahkan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih inklusif, jalur domisili seharusnya berfungsi berdasarkan jarak, bukan menjadi alat seleksi terselubung yang mempertimbangkan nilai akademik. Hal ini seakan melanggar esensi dari sistem zonasi yang direncanakan demi kesetaraan akses pendidikan bagi semua.
Respons dan Data Terkait Sosialisasi
Pihak panitia SPMB di SMAN 6 Kota Serang menyatakan bahwa mereka telah melakukan sosialisasi dengan baik, melalui media sosial dan kunjungan ke sekolah-sekolah tingkat SMP. “Kami sudah sampaikan sejak awal bahwa jalur domisili juga mempertimbangkan nilai rapor dari semester 1 sampai 5,” ungkap Ganda Yanuar, panitia PPDB SMAN 6 Kota Serang. Meski demikian, pernyataan itu tampaknya bertolak belakang dengan informasi resmi yang ada di situs pemerintah provinsi.
Dalam dokumen resmi yang dipublikasikan pada bulan Juni 2025, tidak ada satu pun klausul yang menyebutkan bahwa nilai akademik menjadi komponen dalam seleksi jalur domisili. Menurut dokumen yang mengacu pada SK Gubernur, syarat yang disebutkan hanyalah usia, domisili, dan kelulusan jenjang SMP. Hal ini menciptakan kekacauan dalam masyarakat, di mana publik tidak mendapatkan kejelasan tentang kriteria seleksi yang sebenarnya.
Ketidaksesuaian antara aturan tertulis dan pelaksanaan di lapangan membuat banyak orang tua dan calon peserta didik merasa bingung dan kehilangan pegangan. “Saya merasa hal ini membuat masyarakat terkejut. Sistem baru ini belum sepenuhnya dipahami oleh orang tua dan siswa. Akibatnya, terjadi kegaduhan yang tidak seharusnya,” tambah Ganda. Kegagapan dalam menerima sistem baru ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi partisipan aktif dalam pendidikan anak-anak mereka.
