Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini mengungkap sejumlah temuan yang mengejutkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) untuk tahun 2024 di Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Temuan ini menunjukkan adanya masalah signifikan dalam pengelolaan keuangan yang perlu segera ditindaklanjuti.
Dari sekian banyak temuan, salah satu yang paling mencolok adalah mengenai kelebihan bayar Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja (TPBK) pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RSUD Pakuhaji dan RSUD Balaraja. Fenomena ini mengundang perhatian karena proses penghitungan dan pencairan tidak sesuai dengan peraturan bupati yang berlaku. Seberapa besar dampaknya bagi anggaran daerah?
Kelebihan Bayar TPBK di RSUD
Berdasarkan laporan, RSUD Balaraja mengalami kelebihan bayar sebesar Rp6.981.938.174,75, sedangkan RSUD Pakuhaji tercatat mencapai Rp2.825.861.608. Angka-angka ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam proses pemberian imbalan kepada PNS yang seharusnya mengikuti prosedur resmi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sistem pengawasan dan kontrol internal di kedua rumah sakit tersebut.
Data ini tentunya menarik untuk dianalisis lebih dalam. Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu faktor utama adalah kurangnya keterpaduan antara kebijakan daerah dan pelaksana di lapangan. Tidak jarang, pengabaian terhadap aturan di tingkat regulasi menjadi penyebab kerugian keuangan yang cukup signifikan. Kita perlu melihat apakah ini hanya isu lokal atau ada pola yang lebih besar di kabupaten lain.
Strategi Penyelesaian Masalah dan Implikasi ke Depan
Inspektur Inspektorat Kabupaten Tangerang, Tini Wartini, menyatakan bahwa mereka kini masih menunggu respon dari dinas terkait mengenai temuan BPK ini. Sementara itu, proses pembayaran kelebihan bayar TPBK untuk PNS di Bapenda RSUD Pakuhaji dan Balaraja sudah mulai dilakukan. Namun, belum ada kejelasan mengenai progres pemulihan dana tersebut. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mencegah isu serupa di masa depan?
Penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaannya. Memperbaiki mekanisme pengawasan, meningkatkan transparansi, dan melibatkan pihak ketiga untuk audit bisa menjadi langkah awal yang efektif. Hanya dengan pendekatan demikian, pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih baik dan terhindar dari kesalahan fatal yang mengakibatkan kerugian masyarakat.
