Dugaan Korupsi Proyek Penerangan Jalan Umum di Cianjur – Bupati Cianjur mengungkapkan dukungannya terhadap Kejaksaan Negeri Cianjur yang sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi pada proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai Rp40 miliar. Proyek ini berada di bawah naungan Dinas Perhubungan dan menggunakan anggaran tahun 2023.
Menanggapi perkembangan ini, Bupati Cianjur menegaskan bahwa pemerintah daerah sepenuhnya menyerahkan proses hukum kepada Kejaksaan. Ia menambahkan Pemerintah Kabupaten akan mengikuti seluruh prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dukungan Pemerintah kepada Proses Hukum
Bupati Cianjur menyatakan pentingnya dukungan terhadap langkah hukum yang diambil oleh Kejaksaan. Ia sangat menghargai kinerja kejaksaan dalam menangani dugaan korupsi ini. Dalam pertemuannya dengan awak media, beliau menyatakan, “Kita apresiasi kinerja Kejari, dan tentu kita akan ikuti semua proses hukum sesuai dengan undang-undang.” Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menanggapi masalah-masalah hukum yang ada.
Proses hukum yang transparan dan akuntabel juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pengawasan yang ketat atas proyek-proyek pemerintah menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Seperti yang diketahui, korupsi dalam proyek publik dapat merugikan masyarakat dan menurunkan kualitas layanan yang diberikan.
Penggantian Pejabat jika Diperlukan
Bupati juga menyatakan perhatiannya terkait adanya pejabat aktif yang mungkin ditetapkan sebagai tersangka. Dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah akan segera menyiapkan pengganti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kelangsungan pelayanan publik meskipun ada masalah internal yang perlu dihadapi.
“Kalau nanti ada yang ditetapkan sebagai tersangka, tentu sesuai aturan akan kita siapkan penggantinya,” tambahnya. Pernyataan ini tidak hanya mengindikasikan tindakan preventif tetapi juga kesiapan pemerintahan untuk merespons dengan cepat dalam situasi yang mungkin merugikan kinerja pemerintah.
Di sisi lain, respons cepat pemerintah terhadap potensi masalah ini bisa menjadi tanda positif bagi masyarakat. Rakyat perlu merasakan bahwa mereka dipimpin oleh orang-orang yang bertanggung jawab dan siap mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambil.
Bupati mengaku terkejut dengan penggeledahan mendadak yang dilakukan oleh Kejaksaan. Menurutnya, ia tidak menerima pemberitahuan sebelumnya mengenai tindakan tersebut. “Iya, kaget. Namanya juga mendadak. Kalau tidak kaget, ya berarti sudah tahu duluan,” katanya sambil tersenyum. Pengakuan ini menunjukkan bahwa transparansi dalam tindakan hukum harus diimbangi dengan etika komunikasi yang baik antara lembaga pemerintahan dan masyarakat.
Menutup pernyataannya, Bupati menegaskan pentingnya menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk evaluasi menyeluruh di seluruh perangkat daerah. Evaluasi bukan hanya ditujukan untuk Dinas Perhubungan, melainkan juga untuk semua instansi di Kabupaten Cianjur. Ini adalah langkah yang tepat untuk memperbaiki kinerja pemerintah dan memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Program-program yang dijalankan harus tertib, sesuai hukum, dan yang terpenting, 100 persen bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. Dengan penekanan tersebut, harapannya adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan memperkuat integritas serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan proyek-proyek publik.
