Kejaksaan Agung RI bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal meluncurkan program Jaksa Garda Desa di 8 kota/kabupaten se-Provinsi Banten. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa dalam pengelolaan dana desa dengan prinsip transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Pentingnya program tersebut tidak bisa dianggap remeh. Di satu sisi, ada tantangan dan kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah. Apakah Anda tahu bahwa berbagai daerah di Indonesia masih bergantung pada pasokan dari luar untuk memenuhi kebutuhan sayuran mereka?
Program yang Diharapkan Mendorong Kemandirian Desa
Di Desa Sarakan, Sepatan, Kabupaten Tangerang, Menteri Desa PDT mengungkapkan harapannya agar program Jaksa Garda Desa ini membantu ketahanan pangan. Dengan mengadopsi pola tanam yang efisien, masyarakat desa bisa lebih sejahtera. Pemerintah memiliki kepentingan serius dalam mendorong desa mengelola lahan mereka untuk pertanian yang lebih baik dan berdaya saing.
Statistik menunjukkan bahwa saat ini Provinsi Banten hanya menyuplai sekitar 5 persen dari total sayur yang dibutuhkan di Pasar Induk Tanah Tinggi. Dengan peluncuran program ini, harapannya, pasokan sayur dari Banten dapat ditingkatkan menjadi 20 persen dalam waktu dekat. Ini tentunya akan memberikan dorongan signifikan bagi ekonomi lokal dan petani setempat.
Pembangunan Berkelanjutan dan Strategi Pertanian
Namun, tidak hanya itu. Program ini juga tidak akan berhenti di Banten. Targetnya, strategi ketahanan pangan ini akan dilanjutkan ke provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dengan langkah-langkah ini, setiap daerah di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan pola tanam yang seragam, sehingga meningkatkan hasil pertanian secara keseluruhan.
Gubernur setempat menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap program ini. Dengan produksi beras yang surplus, ada harapan agar produksi sayuran juga dapat meningkat. Saat ini, Banten hanya mampu mensuplai 10 persen dari kebutuhan sayuran warganya. Sejalan dengan program ini, ada peluang besar untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperbaiki kualitas hasil pertanian.
Strategi ini juga melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, kejaksaan, dan berbagai stakeholder lainnya. Director Pasar Komoditi Nasional menjelaskan bahwa pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani, mengingat fluktuasi harga sayuran yang tergantung pada pasokan.
Dengan penandatanganan MoU antara kepala kejaksaan negeri dan para bupati di Provinsi Banten, diharapkan ada kerjasama yang solid dalam merealisasikan program ini. Inisiatif seperti penanaman bawang merah juga menjadi contoh nyata dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi pertanian.
