Suasana di Aula Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, terasa hangat saat ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bersuara berbondong-bondong menuntut kejelasan mengenai penggunaan anggaran desa. Audiensi yang diadakan pada Senin, 7 Juli 2025 ini bertujuan untuk menyoal laporan dan penggunaan Dana Desa dari tahun anggaran 2021 hingga 2024.
Momen ini menjadi sangat krusial bagi warga setempat yang merasa perlu untuk mempertanyakan transparansi penggunaan dana yang sangat penting bagi pembangunan desa. Apakah dana-dana tersebut telah digunakan dengan tepat dan efisien? Pertanyaan inilah yang melatarbelakangi audiensi ini, dan semua mata tertuju pada hasil dari pertemuan tersebut.
Memahami Transparansi Anggaran Desa
Transparansi anggaran merupakan kunci penting dalam pengelolaan keuangan desa. Warga menuntut agar setiap penggunaan Dana Desa dilaporkan dengan rinci agar dapat dipertanggungjawabkan. Dalam audiensi, perwakilan masyarakat mengajukan beberapa poin penting yang memerlukan penjelasan. Pertama, mereka menyoroti penggunaan dana untuk pembangunan fisik, misalnya perbaikan jalan yang menjadi salah satu kebutuhan mendesak di desa.
Tidak hanya itu, forum ini juga meminta penjelasan mengenai dana yang dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Apakah investasi tersebut memberikan dampak signifikan bagi perekonomian lokal? Menarik untuk dicatat, berkaca pada data yang ada, transparansi dalam pelaporan penggunaan dana dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pengalaman daerah lain menunjukkan bahwa keterbukaan informasi pun mengurangi potensi korupsi dan mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan.
Menggali Isu yang Muncul dalam Audiensi
Beberapa isu lain yang muncul selama audiensi sangat relevan untuk dibahas. Salah satu tuntutan adalah kejelasan mengenai anggaran ketahanan pangan. Mengingat pentingnya ketahanan pangan bagi masyarakat, alokasi dana untuk sosialisasi dan pengembangan program pertanian menjadi sangat vital. Warga juga mengingatkan tentang potongan insentif untuk RT/RW yang dianggap mengurangi motivasi mereka dalam menjalankan tugasnya.
Situasi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan warga harus terus dibangun. Ketidakpuasan terhadap pengelolaan anggaran berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan yang lebih besar di masa mendatang. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk tetap aktif dan kritis terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak desa. Di sinilah peran insitusi pemerintahan tidak hanya sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pengayom aspirasi masyarakat.
Audiensi di Aula Desa Wangunjaya ini merupakan langkah awal bagi warga untuk meminta pertanggungjawaban dan memperjuangkan hak mereka atas transparansi anggaran. Hasil dari pertemuan ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi masalah yang ada, sekaligus mendorong peningkatan kerja sama antara warga dan pemerintah desa ke depan.
